Hari Selasa, 29 Oktober 2009, ketua IDI Wilayah Kalimantan Timur, dr. Arie Ibrahim, SpBS, diminta memberikan pandangan dari sudut profesi mengenai pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Diskusi terbatas di Ruang Pertemuan Kaltim Post di Mahakam Square ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Sekertaris Daerah Bpk Irianto Lambrie, Perwakilan PKP2A III LAN Triwidodo W Utomo, Ketua IDI Kaltim, dan dihadiri pula oleh anggota DPRD Kaltim Hj St Qomariah, Direktur Polnes Riswan Asmaran, peneliti JPIP Kaltim Irwan Gani, Muliati, Thomas RH, Viko J, beberapa TS dokter, dan perwakilan masyarakat. Diskusi yang dimoderatori oleh Direktur JPIP Sofyan Maskur ini, 3 poin penting menjadi pembahasan adalah pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik (lainnya... red).
Dalam presentasinya, ketua IDI Kaltim, dr. Arie Ibrahim, SpBS menyinggung tentang pentingnya strukturisasi pelayanan kesehatan, dan sistem yang terstruktur itu tidak akan dapat diwujudkan tanpa komitmen bersama dan dorongan dari pemerintah melalui peraturan daerah. Pelayanan kesehatan gratis tanpa memungut sesuatu dari masyarakat dapat disalah artikan dan membuat kesehatan menjadi 'murah' dan pola hidup sehat sulit diterapkan. Masyarakat perlu merasa memiliki pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab atas kesehatannya dengan membayar premi asuransi yang dapat pula disubsidi sebagian oleh pemerintah.
Tuntutan pelyanan yang lebih bermutu selalu ada bahkan di daerah atau negara yang sudah maju. Pelayanan publik (yang baik) adalah HAK masyarakat (meskipun tetap ada unsur tanggung jawabnya), dan merupakan TANGGUNG JAWAB pemerintah dan koorporasi penyedia pelayanan, demikian Bp. Triwidodo W Utomo menjelaskan pula dalam presentasinya. Perlu adanya standar pelayanan di tiap bidang pelayanan publik, meskipun untuk menyusunnya tidaklah mudah karena harus melalui suatu proses analisis. Private goods dan public goods harus dapat benar-benar didiversifikasikan supaya pelayanan menjadi maksimal.
Seringkali pelayanan publik yang baik gagal diwujudkan oleh program yang sebenarnya sudah baik karena kepentingan politis. Atau hambatan lainnya adalah efek vaporisasi: ide besar seorang pemimpin tidak dapat diterjemahkan oleh bawahan sehingga tidak terrealisasi. Selain itu tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah sering kali juga mempersulit (hal ini masih banyak dijumpai di kabupaten/kota di kalimantan timur).
Selanjutnya Bapak Sekertaris Daerah yang baru, Irianto Lambrie, menyinggung bahwa birokrasi tidak hanya dijumpai di instansi pemerintah. Pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, beliau juga menjelaskan tentang beberapa patologi birokrasi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Detail berita tentang acara ini dapat dibaca di harian Kaltim Post hari Rabu, 30 September 2009, halaman 25 dan 33 atau di website Kaltim Post.rs
0 komentar:
Posting Komentar