Diskusi Panel tentang Dokter dan Pembangunan Kesehatan

Pada peresmian beberapa fasilitas kesehatan di Samarinda tanggal 3 Februari 2009 yang lalu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyampaikan komitmennya bahwa pelayanan kesehatan masyarakat adalah salah satu program prioritas yang terus menjadi perhatian Pemprov. Disampaikan juga oleh beliau pada saat itu bahwa bidang kesehatan akan mendapatkan dana alokasi khusus minimal 10% dari APBD Kaltim setiap tahunnya (tentunya mulai tahun depan karena APBD tahun ini sudah disahkan sebelum pelantikan Bapak Gubernur yang baru ini). Hal ini juga dikaitkan dengan pencapaian Indonesia Sehat yang seyogyanya akan jatuh tempo pada tahun 2010. 

Disampaikan juga pada kesempatan tersebut bahwa Pemprov juga akan membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur strategi menyeluruh yang terkait dengan pelayanan kesehatan."Perda itu, dapat menjadi dasar pelaksanaan di lapangan baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga terjalin kerja sama sinergis yang mampu membawa percepatan derajat kesehatan masyarakat kita. Tapi, sementara ini masih dibahas, untuk selanjutnya akan kami serahkan ke DPRD untuk disahkan," demikian Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur meminta kepada puskesmas (baik puskesmas plus ataupun rawat inap) agar dapat buka 24 jam. Alasannya, puskesmas adalah garis terdepan pelayanan masyarakat sehingga masyarkat dapat mendapatkan pertolongan pertama sebelum mendapatkan rujukan bila diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, akan disiagakan minimal 2 orang dokter tiap puskesmasnya.

Tentu saja setelah Gubernur membuat statement seperti itu, banyak pertanyaan yang muncul dibenak kita, khususnya dokter praktisi kesehatan, yang saat ini makin diombang-ambing posisinya di masyarakat. Seperti apakah sistem kesehatan yang dimaksud oleh Gubernur tadi? Bagaimana kah nanti nasib dokter yang ditempatkan di puskesmas yang katanya harus buka 24 jam? Dan lebih jauh lagi, apakah statement gubernur ini sudah juga memaklumi bahwa fungsi puskesmas lebih dari sekedar kuratif, namun juga aspek kesehatan yang lain seperti promotif, preventif dan rehabilitatif, yang lebih kompleks dari anggapan sebagian besar masyarakat. Jadi seperti apakah sebenarnya sistem pelayanan kesehatan yang ideal dan sesuai dengan statement tadi?

Setelah Gubernur memberikan statement seperti di atas, apakah jajaran aparatur di bawah beliau sudah siap dengan sistem kesehatan yang mantap, dan jika memang sudah ada dan siap diimplentasikan, bagaimana posisi dokter di dalamnya? Dokter yang terus diharapkan untuk meningkatkan ketrampilannya apakah sudi ditempatkan di daerah yang jauh yang sulit mendapatkan informasi untuk meng-up to date-kan ilmunya (boro-boro mengupdate ilmu, masih banyak dokter yang tugas di pedalaman mendapatkan gaji 3 atau 6 bulan sekali).

Dalam rangka menyikapi hal-hal di atas, IDI Wilayah akan mengadakan sebuah acara Diskusi Panel dengan tema "Pengembangan Peran dan Fungsi Dokter dalam Pembangunan Kesehatan di Kalimantan Timur" pada pertengahan bulan Juni 2009 yang akan datang. Dalam acara tersebut, IDI Wilayah akan menghadirkan pakar-pakar yang akan membahas tentang tema di atas dari berbagai sisi, antara lain dari sisi Profesi (PB-IDI), Pemerintah (Depkes Pusat, Dinas Kesehatan, Pemerintah Propinsi), dan Swasta (contoh: asuransi). Diskusi panel tersebut sifatnya terbuka untuk semua yang peduli tentang dokter dan pembangunan kesehatan, khususnya organisasi-organisasi di bawah IDI (IDI Cabang, Perhimpunan2 dokter spesialis), Provider kesehatan (RS negeri/swasta, Puskesmas), dll.

Untuk suksesnya acara ini, kami mengundang TS sekalian untuk memberikan masukan berupa tanggapan, kritik, atau saran sehingga penyelenggaraan acara ini dapat sukses dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan kesehatan, khususnya di Kalimantan Timur. rs.